LATAR BELAKANG

Dewasa ini, Indonesia banyak sekali dialiri dengan permasalahan rumit yang membuat resah Masyarakat. Maraknya kasus korupsi yang terjadi di Lembaga pemerintah, permasalahan Pendidikan yang jauh dari nilai-nilai kebangsaan, serta hasil kerusakan alam yang berdampak pada ekosistem lingkungan. Terlepas dari hal itu, kita sebagai kader PMII justru hanya berdiam diri dan acuh tak acuh melihat ketidakadilan yang dikuasai oleh segelintir pihak. Bagaimana kita menanggapi isu-isu sosial diatas dengan dasar pemikiran khas kader PMII? Atau jika lebih spesifik lagi pertanyaannya bagaimana Aswaja atau NDP memandang isu sosial tersebut?

Skandal Korupsi PT Pertamina: Kronologi dan Dampaknya terhadap Ekonomi Nasional.

Kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina, yang mencuat dalam periode 2018 hingga 2023, menjadi salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia. Kasus ini berfokus pada dugaan penyimpangan dalam pengadaan minyak mentah serta produk kilang yang berdampak signifikan terhadap keuangan negara. Berdasarkan hasil penyelidikan Kejaksaan Agung, praktik korupsi ini ditaksir menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun. Skandal ini terungkap setelah adanya indikasi manipulasi harga serta praktik pengadaan ilegal yang melibatkan pejabat tinggi Pertamina serta pihak swasta.

Kronologi Kejadian.

Sejak 2018, kebijakan yang mewajibkan prioritas penggunaan minyak mentah dalam negeri tidak sepenuhnya dijalankan. Beberapa pejabat Pertamina diduga sengaja menekan produksi minyak domestik untuk menciptakan kebutuhan impor yang lebih besar. Akibatnya, harga minyak impor menjadi lebih mahal dibandingkan dengan biaya produksi dalam negeri, sehingga memberikan celah bagi keuntungan ilegal.

Selain itu, dalam proses pengadaan, terdapat dugaan pencampuran minyak mentah berkualitas rendah dengan produk berkualitas lebih tinggi agar dapat dijual dengan harga premium. Salah satu bentuk praktik ini adalah menjual bahan bakar RON 90, yang setara dengan Pertalite, dengan harga RON 92 atau setara Pertamax setelah melalui proses pencampuran tertentu.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan sembilan orang sebagai tersangka pada 24 Februari 2025. Di antara mereka adalah Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, dan Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Selain pejabat tinggi Pertamina, terdapat pula tersangka dari sektor swasta, seperti Muhammad Kerry Andrianto Riza, yang berperan sebagai pemilik manfaat (beneficial owner) PT Navigator Khatulistiwa.

Untuk mengungkap kasus ini, Kejaksaan Agung telah memeriksa 96 saksi serta menyita hampir seribu dokumen sebagai barang bukti. Hasil penyelidikan menunjukkan adanya berbagai bentuk manipulasi dalam pengadaan dan harga yang berujung pada kerugian besar bagi negara.

Dampak Ekonomi dari Skandal Korupsi.

Dampak dari kasus korupsi ini tidak hanya sebatas pada kerugian finansial akibat pengadaan yang tidak wajar, tetapi juga memperburuk beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang ditanggung oleh pemerintah. Dengan tingginya harga minyak yang dipicu oleh praktik korupsi, pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak dana untuk subsidi, yang pada akhirnya membebani anggaran negara serta meningkatkan harga jual BBM bagi masyarakat.

Beberapa modus operandi yang digunakan oleh para tersangka dalam kasus ini meliputi:

Manipulasi Produksi Kilang: Produksi minyak dalam negeri sengaja ditekan melalui rapat optimalisasi hilir agar menciptakan justifikasi untuk meningkatkan impor minyak mentah.
Pengadaan Impor Melalui Broker: Proses pengadaan dilakukan melalui perantara (broker) alih-alih langsung dari sumber utama, yang menyebabkan harga lebih tinggi dan membuka peluang keuntungan bagi pihak tertentu.
Pemufakatan Jahat dalam Tender: Tender pengadaan minyak mentah dan produk kilang sudah diatur sebelumnya oleh oknum pejabat dan broker untuk memastikan pemenang tender adalah pihak yang telah ditentukan, sehingga harga yang disepakati jauh lebih mahal dari yang seharusnya.
Pencampuran RON 90 menjadi RON 92: Tersangka melakukan pembayaran untuk produk RON 92 padahal yang sebenarnya dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah. Setelah itu, dilakukan pencampuran di depo sehingga produk tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi.
Markup Kontrak Pengiriman: Dalam kontrak shipping, terdapat markup hingga 13%-15% yang secara ilegal menguntungkan pihak broker.
Penolakan Minyak Produksi Dalam Negeri: Minyak mentah yang diproduksi di dalam negeri sengaja ditolak dengan alasan tidak memenuhi standar ekonomi, meskipun harga yang ditawarkan masih dalam kisaran Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Hal ini dilakukan agar kebutuhan impor tetap tinggi.

Kesimpulan dan Implikasi Reformasi Sektor Energi.

Kasus ini menjadi cerminan lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola di sektor energi nasional. Dengan total kerugian yang mencapai Rp 193,7 triliun, skandal ini menggarisbawahi urgensi reformasi dalam proses pengadaan dan transparansi di sektor energi. Perbaikan regulasi serta peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan minyak dan gas menjadi langkah penting untuk mencegah praktik serupa di masa mendatang.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat sistem audit serta mekanisme pengadaan yang lebih transparan dan berbasis teknologi guna mengurangi celah bagi korupsi. Dengan demikian, kasus ini dapat menjadi momentum bagi perbaikan sektor energi Indonesia agar lebih berintegritas dan efisien.

Deforestasi dan Tantangan Lingkungan di Indonesia

Indonesia menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang signifikan, terutama dalam hal deforestasi, polusi, dan perubahan iklim. Sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia mengalami kehilangan tutupan hutan dalam skala besar, yang berdampak buruk terhadap keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem.

Masalah Lingkungan di Indonesia

Salah satu permasalahan lingkungan utama adalah deforestasi, yang banyak disebabkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit. Dalam periode 2000 hingga 2012, Indonesia kehilangan lebih dari 6 juta hektar hutan akibat konversi lahan untuk kepentingan industri. Dampak dari deforestasi ini mencakup hilangnya habitat satwa liar, meningkatnya polusi udara dan air, serta berkontribusi terhadap perubahan iklim.

Selain deforestasi, polusi air dan udara juga menjadi perhatian serius. Sebagian besar sungai di Jakarta dilaporkan mengalami pencemaran, dengan 96% di antaranya terkontaminasi oleh limbah domestik dan industri. Di sisi lain, kualitas udara yang memburuk semakin dirasakan oleh masyarakat, menjadikannya salah satu isu lingkungan yang paling mendesak.

Indonesia juga termasuk dalam kelompok negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut, banjir, serta kekeringan yang semakin sering terjadi mengancam kehidupan masyarakat dan perekonomian nasional. Sementara itu, deforestasi yang masif mempercepat hilangnya spesies endemik seperti orangutan Sumatra dan harimau, yang kini semakin terancam punah akibat degradasi habitatnya. Selain defortasi yang akan di jalankan pemerintahan kita, kita perlu menengok lebih jauh tentang banyaknya konflik agraria di negri ini. Bahkan konflik yang dekat dengan kita seperti geothermal di Batu saja kita malah buta, maka dari itu kami sajikan beberapa kasus yang banyak terjadi namun tidak tayang di tiktok ataupun instrastory instagram kita.

jZsXTbRIwkM?si=cGcuZgspbRp67hxc

AFSYA: Membela Hutan Adat: https://youtu.be/eUV2xVR-N7k?si=kN4Tts-TE9KgAsWV

Menjaga Arjuno Welirang, Menjaga Kehidupan, Tolak Geothermal: https://walhijatim.org/2024/08/12/menjaga-arjuno-welirang-menjaga-kehidupan-tolak-geothermal/

Perampasan Lahan di Malang Selatan dan Signifikansi Reforma Agraria dari Bawah:

https://walhijatim.org/2024/08/12/menjaga-arjuno-welirang-menjaga-kehidupan-tolak-geothermal/

Dari Pakel Hingga Budi Pego: Krisis Sosio-Ekologis, Kriminalisasi, dan Remuknya Keadilan Agraria di Tangan Korporasi dan Negara: https://fnksda.or.id/dari-pakel-hingga-budi-pego-krisis-sosio-ekologis-kriminalisasi-dan-remuknya-keadilan-agraria-di-tangan-korporasi-dan-negara/

Tak Ingin Kiamat Lebih Cepat, Rakyat Trenggalek Geruduk Jakarta: Tolak Tambang Emas PT SMN!

https://fnksda.or.id/tak-ingin-kiamat-lebih-cepat-rakyat-trenggalek-geruduk-jakarta-tolak-tambang-emas-pt-smn/

Perjuangan Masyarakat Adat Dayak Melawan Perusahaan Sawit di Kalimantan Barat : https://www.aman.or.id/news/read/1828

Kontroversi Pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang Deforestasi

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai deforestasi menimbulkan reaksi yang luas di kalangan masyarakat dan aktivis lingkungan. Dalam salah satu pidatonya, Prabowo menyatakan bahwa tidak perlu takut terhadap deforestasi untuk memperluas lahan kelapa sawit, dengan alasan bahwa kelapa sawit juga merupakan pohon yang memiliki daun.

Banyak ilmuwan dan aktivis lingkungan menilai pernyataan ini bertentangan dengan fakta ilmiah, karena ekspansi perkebunan kelapa sawit terbukti berkontribusi terhadap deforestasi, penurunan keanekaragaman hayati, serta peningkatan emisi karbon. Kritik lain juga menyoroti risiko yang ditimbulkan oleh pernyataan tersebut, karena dapat memberi sinyal bagi industri untuk terus memperluas lahan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang lebih luas. Para ahli menegaskan bahwa fokus utama seharusnya diarahkan pada pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan daripada sekadar memperluas area perkebunan.

Selain dampak ekologis, ekspansi perkebunan kelapa sawit juga sering kali memicu konflik agraria dan merugikan komunitas lokal yang bergantung pada hutan sebagai sumber penghidupan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hutan harus menjadi prioritas dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Dampak Deforestasi terhadap Masyarakat Lokal di Indonesia

Deforestasi memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat lokal di Indonesia, mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Kehilangan hutan yang masif tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan komunitas yang bergantung pada hutan untuk mata pencaharian dan identitas budaya mereka.

1. Hilangnya Sumber Daya Ekonomi

Bagi masyarakat lokal, hutan merupakan sumber utama penghidupan, menyediakan kayu, hasil hutan non-kayu, dan air bersih. Ketika hutan ditebang atau dialihfungsikan, sumber daya ini berkurang drastis, menyebabkan meningkatnya kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, sektor pariwisata yang bergantung pada kelestarian hutan juga terkena dampak negatif, mengurangi peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.

2. Ancaman terhadap Budaya dan Pengetahuan Adat

Hutan tidak hanya memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat adat, tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya dan spiritual mereka. Deforestasi dapat menghapus tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun serta menghilangkan pengetahuan lokal dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Alih fungsi lahan hutan juga dapat menggusur komunitas adat dari wilayah yang telah mereka tempati selama berabad-abad, mengancam kelangsungan budaya mereka.

3. Konflik Sosial dan Pengungsian

Hilangnya akses terhadap sumber daya hutan sering kali memicu konflik sosial, terutama antara masyarakat lokal dengan pihak industri yang melakukan ekspansi lahan. Banyak komunitas adat yang dipaksa meninggalkan tanah leluhur mereka akibat proyek perkebunan, pertambangan, atau pembangunan infrastruktur, menyebabkan mereka kehilangan rumah dan mata pencaharian.

4. Peningkatan Risiko Bencana Alam

Hutan berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, terutama dalam mencegah bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Ketika hutan ditebang, kemampuan tanah dalam menyerap air hujan berkurang, sehingga meningkatkan risiko banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau. Di daerah pesisir, kerusakan hutan mangrove juga memperburuk dampak banjir rob yang semakin sering terjadi.

5. Hilangnya Keanekaragaman Hayati dan Sumber Obat Tradisional

Deforestasi mengakibatkan hilangnya habitat alami bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan, yang berkontribusi terhadap penurunan keanekaragaman hayati. Bagi masyarakat adat, hutan juga merupakan apotek alami yang menyediakan tanaman obat tradisional. Dengan semakin berkurangnya tutupan hutan, akses terhadap sumber daya obat alami pun semakin terbatas.

6. Perubahan Iklim dan Gangguan Siklus Air

Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim dengan menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Hilangnya hutan menyebabkan peningkatan kadar karbon dioksida, yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Selain itu, deforestasi juga mengganggu siklus air, mengurangi penyerapan air hujan, dan meningkatkan limpasan permukaan, yang pada akhirnya memperburuk kondisi kekeringan dan banjir.

Kesimpulan

Deforestasi di Indonesia merupakan permasalahan lingkungan yang kompleks dengan dampak luas terhadap ekosistem, masyarakat, dan ekonomi. Hilangnya jutaan hektar hutan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan infrastruktur telah menyebabkan degradasi lingkungan, peningkatan risiko bencana alam, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, masyarakat lokal, khususnya komunitas adat, mengalami dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, termasuk kehilangan mata pencaharian, konflik agraria, dan erosi budaya.

Pernyataan kontroversial Presiden Prabowo Subianto yang menyepelekan deforestasi menuai kritik karena bertentangan dengan bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa konversi hutan menjadi lahan perkebunan justru memperparah kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih ketat dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk upaya konservasi hutan, peningkatan kesadaran lingkungan, serta implementasi praktik berkelanjutan dalam sektor industri. Hanya dengan langkah-langkah konkret, keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga demi masa depan yang lebih lestari.

Bagaimana kita sebagai kader PMII menyikapi isu-isu sosial sekarang?

Jika kita memakai Aswaja dalam memahami isu sosial yang marak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, maka dari kedua isu yang disebutkan diatas menyalahi prinsip “Ta’adul” dalam Aswaja. Korupsi dan deforestasi keduanya sama-sama mengambil hak-hak Masyarakat bahkan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Lalu apa itu keadilan? Konsep keadilan sudah sering dibicarakan oleh para pemikir sejak dahulu, contohnya adalah Aristoteles. Menurutnya, keadilan itu harus dibangun berdasarkan perimbangan atau proporsisi. Di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama (Rapar, 1991).

Jika kita refleksikan lagi persoalan ini secara mendasar kasus korupsi dan juga perusakan alam juga sering terjadi di sekitar kita atau bahkan kita sendiri yang melakukan. Contoh yang sering dilakukan adalah korupsi waktu, hal ini paling sering dilakukan oleh kita sendiri, di mana kita seringkali molor/datang telat setiap kegiatan yang sudah dijadwalkan. Secara tanpa sadar kita mengambil hak waktu dari orang lain yang sudah berusaha untuk datang tepat waktu. Selain korupsi waktu yang sering dilakukan, mungkin perusakan alam bukan hanya penebangan pohon di hutan secara ratusan ribu hektar, lalu menggantinya dengan Perkebunan sawit atau pertambangan, namun membuang sampah sembarangan juga bagian dari merusak alam. Perlu berapa lama sampah-sampah yang kita buang sembarangan untuk terurai, bisa jadi 100 tahun, 200 tahun, atau bahkan 1000 tahun yang bahkan dampaknya jauh lebih lama.

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Aswaja tidak hanya dapat dipakai sebagai metodologi dalam memandang isu sosial, tetapi juga dapat kita pakai sebagai cara untuk lebih kritis lagi dalam melihat realitas di sekitar kita. Terlepas dari hal itu, Aswaja yang kita anggap sebagai diskursus keberislaman kaum PMII/Nahdliyin, yang hingga kini menjadi narasi islam Indonesia arus utama, kini telah menjelma menjadi “Monumen mati”, ibarat barang antic yang hanya dipajang di sebuah lemari tua, sebagai barang antic ia hanya menjadi peninggalan masa lalu yang hanya dipajang walaupun sudah lawas (Fajar, 2021).

Referensi:

PMII Komisariat Sunan Ampel Malang

TAKJIL INTELEKTUAL “ASWAJA SEBAGAI METODOLOGI DALAM MEMANDANG ISU SOSIAL SEKARANG”

Masyarakat Menjadi Korban Pembangunan Proyek Strategis Nasional Kaltara : https://youtu.be/jZsXTbRIwkM?si=cGcuZgspbRp67hxc

AFSYA: Membela Hutan Adat: https://youtu.be/eUV2xVR-N7k?si=kN4Tts-TE9KgAsWV

Menjaga Arjuno Welirang, Menjaga Kehidupan, Tolak Geothermal: https://walhijatim.org/2024/08/12/menjaga-arjuno-welirang-menjaga-kehidupan-tolak-geothermal/

Perampasan Lahan di Malang Selatan dan Signifikansi Reforma Agraria dari Bawah:

Tak Ingin Kiamat Lebih Cepat, Rakyat Trenggalek Geruduk Jakarta: Tolak Tambang Emas PT SMN!

Perjuangan Masyarakat Adat Dayak Melawan Perusahaan Sawit di Kalimantan Barat : https://www.aman.or.id/news/read/1828

No comments

Post a Comment

Popular Post

NGOPI 1: Marhaban Ya Ramadhan

Indahnya Bulan Ramadhan dalam Pelukan Keberagaman Aktivitas

Fenomena terhambatnya progresifitas organisasi dari pandangan konsep “The Iron Cage of Berueaucracy” Max Weber

Pelantikan Pengurus PMII Sunan Ampel Malang Masa Khidmat 2025/2026 Berlangsung Khidmat dan Penuh Harapan

Fenomena terhambatnya progresifitas organisasi dari pandangan konsep “The Iron Cage of Berueaucracy” Max Weber

BUKAN KADER SIMBOLIK

Ormawa Menjelma Event Organizer: Di Mana Kajian Intelektual Mahasiswa?

Pentingnya Seni Dalam Tubuh PMII